Medan, Kompas
Beberapa elemen masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat di Sumatera Utara membentuk blok politik, dan menawarkan kontrak politik kepada kandidat Gubernur Sumatera Utara yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah 16 April 2008 mendatang. Dukungan siap diberikan elemen masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat kepada kandidat yang berani menandatangani kontrak politik tersebut.
Hari Minggu (2/12) kemarin lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Sumatera Utara (Bakumsu), Kelompok Pelita Sejahtera (KPS), Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan (Bitra), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut, Yayasan Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (Kippas) hingga elemen masyarakat sipil di antaranya forum usaha kecil menengah (UKM) Sumut hingga Profesor DR Darmayanti Lubis staf pengajar Universitas Sumatera Utara yang juga aktivis Kaukus Perempuan, merumuskan platform politik untuk kandidat gubernur.
Menurut Benget Silitonga dari Bakumsu, blok politik LSM dan elemen masyarakat sipil Sumut ini merupakan alternatif dari pragmatisme partai politik menjelang pemilihan Gubernur Sumut. “Kami ingin lebih mewarnai politik lokal Sumut. Ini sebagai alternatif bagi pemilih dan masyarakat di Sumut,” kata Benget di Medan.
Benget mengungkapkan, banyak LSM dan elemen masyarakat sipil di Sumut mulai mengubah arah perjuangannya. “Ternyata menjadi LSM non partisan pun tidak bisa merubah keadaan. Makanya kami memutuskan membuat blok politik dan test cases-nya pemilihan gubernur,” katanya.
LSM dan elemen masyarakat sipil ini lanjut Benget membuat semacam presidium yang merumuskan kontrak politik yang ditawarkan kepada setiap kandidat. “Kalau mereka mau tanda tangan kontrak politik yang kami tawarkan, dukungan pun akan kami berikan,” katanya.
Salah satu kontrak politik yang dirumuskan adalah Gubernur Sumut mendatang harus mampu menuntaskan persoalan tanah atau land reform. “Persoalan land reform ini menyentuh semua kalangan di Sumut, mulai dari petani, nelayan hingga masyarakat miskin di perkotaan. Kami mau gubernur mendatang bisa menyelesaikan persoalan ini,” katanya.
Di bidang tata kelola pemerintahan, kontrak politik yang ditawarkan kepada kandidat adalah transparansi dan penegakan hukum atas kasus korupsi yang dilakukan pejabat. “Kandidat harus mau menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dalam satu tahun pertama misalnya, gubernur harus mau menekan pejabat di bawahnya agar mengumumkan kekayaan yang mereka miliki. Gubernur juga harus mendorong pejabat yang terlibat kasus korupsi segera diadili,” katanya.
Selain itu, kontrak politik yang ditawarkan kepada kandidat Gubernur Sumut adalah, upaya perbaikan kesejahteraan pekerja. Gubernur Sumut mendatang kata Benget harus mampu memberikan perbaikan terhadap standar upah pekerja. “Pokoknya harus bisa menjamin kesejahteraan,” katanya.
Filed under: Nusantara
